Halte & Jembatan Penyeberangan Itu Bukanlah Rumah

Pada satu sisi tentunya merugikan masyarakat umum yang hendak menggunakan fasilitas publik di kota Bandung khususnya JPO, namun tidak dapat dipungkiri bahwa para tunawisma yang menghuni halte dan jembatan penyeberangan itu juga menghadapi kenyataan hidup yang sulit dan membutuhkan pertolongan.

Pendekatan pemerintah selama ini antara lain melalui Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dinas Sosial (DINSOS) dengan menjaring/ merazia para tunawisma yang berada pada halte dan JPO, hingga membongkar fasilitas itu bisa dikatakan tidak begitu efektif dalam menuntaskan pokok permasalahan para tunawisma tersebut yaitu keberfungsian sosialnya dan akses pada ketersediaan hunian. 

Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah ketunawismaan dan juga memberikan dukungan sosial. Berbagai langkah bisa dibuat seperti; pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan (termasuk memberikan bantuan finansial pada suatu program), memberikan pekerjaan, atau berpartisipasi dalam program rehabilitasi.

Semoga artikel ini dapat menjadi panggilan untuk lebih peduli terhadap sesama dan berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif khususnya dalam kehidupan para tunawisma dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.